Evaluasi BUMD Jatim Dikebut, Agung Mulyono: Kita Matangkan Rekomendasi biar Tidak Salah Arah

JATIMTIMES –Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) kini memasuki tahap krusial dalam merumuskan draf rekomendasi final bagi perusahaan daerah.

Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim Dr Agung Mulyono menegaskan bahwa seluruh proses evaluasi dilakukan dengan tingkat kecermatan tinggi guna memastikan hasil akhir yang strategis dan aplikatif bagi pemerintah daerah.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen legislatif dalam memetakan performa perusahaan plat merah milik Pemprov Jatim agar lebih profesional dan transparan.

Agung menjelaskan bahwa pansus bekerja berdasarkan parameter objektif melalui indikator SMK, yaitu pengkajian mendalam pada aspek sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan keuangan atau finansial.

"Ya, masuk rekomendasi kita. Kita rekomendasikan kepada eksekutif, gubernur, dan sekda tentunya, dalam bentuk rekomendasi hasil kajian kita, telaah kita, dan pencermatan kita selama proses berjalannya BUMD ini," ujar  Agung saat ditemui di lingkungan DPRD Jatim.

Menurut legislator dari Fraksi Demokrat tersebut, indikator SMK menjadi alat ukur yang sangat transparan untuk melihat kondisi objektif setiap unit usaha. Ia menyebutkan bahwa dari hasil pemetaan tersebut, akan terlihat jelas bagaimana arah perbaikan yang harus diambil oleh pemegang saham ke depan.

"Insya Allah dari situ kelihatan. Karena ukurannya jelas, SMK tadi: SDM-nya, manajemennya, dan keuangannya. Ditunggu saja, mudah-mudahan Mei selesai," ucap anggota Komisi D DPRD Jatim itu.

Guna memperkaya perspektif dan mencari model tata kelola terbaik, pansus juga telah menyelesaikan rangkaian studi banding ke berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Yogyakarta. Melalui prinsip ATM (amati, tiru, modifikasi), pansus berupaya mengadopsi skema bisnis yang terbukti mampu bertahan (survive) untuk diimplementasikan di Jawa Timur.

"Kita bandingkan itu. Mana yang bagus kita ambil, yang tidak bagus ya kita tinggalkan. Karena BUMD di semua provinsi ada, cuma ada yang survive, ada yang merugi. Nanti kita kaji dan kita tulis dalam rekomendasi itu nanti," tambahnya.

Saat ini, pansus terus bekerja intensif untuk merampungkan seluruh dokumen evaluasi agar dapat tuntas tepat waktu pada Mei 2026 mendatang. Fokus utama saat ini adalah memastikan setiap poin rekomendasi memiliki landasan data yang kuat agar memberikan dampak positif jangka panjang bagi perekonomian daerah.

"Ditunggu saja, rekomendasinya nanti keluar. Kita sedang godok betul biar enggak salah arah, biar jadi rekomendasi yang matang begitu, yang bagus. Ditunggu saja ya, kita sedang kebut di bulan April ini," pungkas Agung.