Mengingat Kembali saat Jokowi Larang Adanya Rangkap Jabatan hingga Polemik Rektor UI Jadi Komisaris BUMN | Bondowoso TIMES

Mengingat Kembali saat Jokowi Larang Adanya Rangkap Jabatan hingga Polemik Rektor UI Jadi Komisaris BUMN

Jul 22, 2021 10:49
Presiden Joko Widodo (Foto: Pikiran Rakyat)
Presiden Joko Widodo (Foto: Pikiran Rakyat)

INDONESIATIMES - Rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro hingga kini masih menjadi polemik. Ari Kuncoro saat ini diketahui menjadi salah satu Komisaris BUMN.

Bahkan, tagar #rektor UI bertahan selama 2 hari di jajaran trending topic Twitter. Bagaimana tidak, diketahui Presiden Joko Widodo telah mengizinkan rangkap jabatan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI. 

Baca Juga : Diklaim Bisa Selesaikan Pandemi Covid, Vaksin Nusantara Belum Kantongi Izin BPOM 

 

Dengan penerbitan PP itu, Ari yang kini menjabat sebagai Komisaris PT BRI pun tetap bisa menjabat sebagai Rektor UI. Adapun PP tersebut merevisi PP No. 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI. 

Padahal diketahui, dalam PP lama, disebutkan bahwa Rektor dan Wakil Rektor UI tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN atau BUMD.

Dengan terbitnya PP No. 75 Tahun 2021 ini, terdapat revisi bahwa rektor dan wakil rektor bisa merangkap jabatan di perusahaan BUMN atau BUMD sebagai direksi. PP No. 75 Tahun 2021 yang diterbitkan Jokowi ini secara tak langsung mengizinkan Rektor UI merangkap jabatan banyak dibahas warganet. 

Warganet lantas menghubungkannya dengan sikap Jokowi yang dulu saat melarang para menteri dan pejabatnya merangkap jabatan. Larangan rangkap jabatan kepada para menterinya itu juga menjadi janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. 

Bahkan, janji itu sempat dilunasi Jokowi saat awal menjabat Presiden di 2014. Kala itu ia meminta para menterinya yang menjadi pengurus partai mundur dari jabatan tersebut.

Jokowi juga meminta para menterinya fokus bekerja di pemerintahan. 

"Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua," ujar Jokowi saat itu. 

Pada reshuffle kabinet jilid II, Juli 2016, Jokowi telah menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Saat itu, Wiranto diketahui masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Tak lama setelah itu, Wiranto langsung melepas jabatannya di partai. Posisi Ketua Umum Hanura kemudian diisi oleh Oesman Sapta Odang.

Baca Juga : Mengenal HalloApp, Medsos Gratis Mirip Path Karya Mantan Bos WhatsApp 

 

Namun seiring berjalannya waktu, sikap Jokowi lambat laun berubah saat menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian pada 2016. Airlangga yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tak diminta mundur dari jabatannya dan diperbolehkan merangkap jabatan.

Dalam periode kedua Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, bahkan kini terdapat 3 menteri yang diketahui menjabat sebagai ketua umum partai politik. Ketiga ketua umum itu ialah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Monoarfa. 

Jokowi menyatakan ketiga menterinya itu tak perlu mundur dari posisi ketum parpol. 

"Dari pengalaman 5 tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya melihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu, dan ternyata juga tidak ada masalah," kata Jokowi usai pelantikan kabinet di Istana Kepresidenan, pada Oktober 2019 lalu. 

"Dari pengalaman itulah kami memutuskan bahwa baik ketua partai maupun yang ada di struktur partai bisa merangkap," lanjutnya.

Dengan demikian, Jokowi juga seakan mengisyaratkan bahwa para rektor seluruh kampus atau universitas dapat merangkap jabatan, sekalipun sebagai penjabat negara. 

Topik
rektor universitas indonesia Rangkap Jabatan jabatan bumn Presiden Joko Widodo rangkap jabatan rektor ui berita viral

Berita Lainnya