JATIMTIMES – Sebanyak 1.480.380 peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Jawa Timur (Jatim) resmi dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Kebijakan ini merupakan dampak pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah pusat.
Besarnya jumlah peserta terdampak memicu respons Fraksi PDIP DPRD Jatim dengan membuka posko pengaduan. Ini untuk memastikan masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak kehilangan akses layanan kesehatan akibat perubahan status kepesertaan tersebut.
Baca Juga : Ekonomi Ramadan di Kota Malang Menggeliat, Penjualan Kurma di Malang Capai 8 Ton Sehari
Di lapangan, sejumlah warga dilaporkan baru mengetahui kepesertaan BPJS mereka nonaktif saat hendak mengakses layanan medis. Situasi ini menimbulkan kebingungan sekaligus kekhawatiran terhambatnya pelayanan kesehatan, terutama bagi pasien penyakit kronis, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang selama ini bergantung pada pembiayaan iuran pemerintah.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana menegaskan pembentukan posko merupakan langkah konkret untuk menjaga hak dasar masyarakat tetap terlindungi di tengah proses administrasi.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat,” ujar Renny di Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data penting untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun, proses tersebut tidak boleh berdampak pada terhentinya layanan kesehatan bagi warga yang masih memenuhi kriteria.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administrasi,” katanya.
Melalui posko tersebut, Fraksi PDIP menyediakan layanan informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi pengaktifan kembali kepesertaan bagi warga terdampak. Fraksi juga mendorong pembentukan posko serupa di seluruh kabupaten dan kota guna mempercepat penanganan aduan masyarakat.
Baca Juga : Health Talk on Wheels, Podcast Edukasi Kesehatan Dalam Kendaraan Bergerak
Selain itu, Fraksi PDIP meminta penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, dinas sosial, dan BPJS Kesehatan agar proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat, transparan, serta mudah diakses. Renny juga menegaskan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat medis.
Fraksi PDIP DPRD Jatim, lanjutnya, akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemutakhiran data tersebut serta menindaklanjuti setiap laporan masyarakat melalui koordinasi dengan instansi terkait.
“Pemutakhiran data jangan sampai berdampak pada terhentinya akses layanan kesehatan bagi warga miskin dan kelompok rentan,” ujarnya.
