JATIMTIMES - Ketua DPRD Jember Ahmad Halim S.Sos, ajak masyarakat untuk ikut mengawasi program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang sudah menjadi program RI Presiden Prabowo, agar berjalan sesuai yang direncanakan dan sesuai peruntukkannya.
Hal ini disampaikan Ahmad Halim saat menggelar Reses Sidang Pertama bersama ratusan masyarakat di kantor DPC Gerindra Jember pada Senin (9/3/2026) sore.
"Bapak Presiden Prabowo membuat program MBG, dengan tujuan agar anak-anak Indonesia terpenuhi gizinya, sehingga bisa menciptakan generasi yang berkualitas," ujar Halim.
Namun belakangan, banyak fenomena di masyarakat yang menyebutkan, bahwa MBG yang diberikan kepada anak-anak Indonesia, banyak yang dinilai tidak layak, dan tidak sesuai dengan yang diharapkan pemerintah.
Oleh karenanya, pihaknya mengajak masyarakat, terutama kader Partai Gerindra untuk membantu presiden dengan mengawasi program tersebut, dan melaporkan jika ada SPPG (Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi) berbuat nakal atau curang.
"Beberapa hari ini, banyak penerima manfaat dari MBG yang mengeluhkan, bahwa menu MBG tidak sesuai, oleh karenanya kami minta kalian semua yang hadir disini, untuk ikut mengawasi program tersebut, jika ada yang tidak sesuai, silahkan laporkan ke kami," ujar pria yang juga ketua DPC Partai Gerindra Jember.
Bahkan Halim tidak segan akan menindak dan merekomendasikan SPPG yang berbuat nakal dengan memberikan sanksi yang tegas. "Terhadap SPPG yang nakal, kami akan mengeluarkan rekomendasi untuk diberi sanksi," tegasnya.
Baca Juga : Jelang Idulfitri, Wali Kota Malang Imbau Warga Tidak Panic Buying, Stok BBM dan Bahan Pokok Aman
Selain menyoroti menu MBG yang dikelola oleh SPPG, dalam reses tersebut, Halim juga menyampaikan beberapa program pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Jember, terkait beberapa program perioritas Bupati yang berpihak pada rakyat, diantaranya pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan.
"Bupati Jember, saat ini memiliki program perioritas yang berpihak pada rakyat, mulai dari pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, pendidikan dan kesehatan seperti UHC, oleh sebab itu, jangan sampai program-program yang baik ini, tidak diketahui oleh masyarakat," paparnya.
Reses ini sendiri adalah sebuah kewajiban bagi anggota DPRD untuk turun ke masyarakat, dimana tujuan reses adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. (*)
