JATIMTIMES – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025.
Meski mengapresiasi capaian investasi yang menembus angka Rp147,7 triliun, Fraksi Demokrat menyoroti tajam rendahnya kualitas penyerapan tenaga kerja serta kegagalan pemerintah dalam mencapai target krusial di sektor kesehatan dan lingkungan.
Baca Juga : Kebut Program Sertifikasi Tanah di Malang Raya, Ahmad Irawan Targetkan Tembus 70 Persen
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Rasiyo, mengungkapkan kekhawatiran mendalam atas rendahnya angka kecocokan kerja (job matching) bagi lulusan pendidikan di Jatim. Hal ini dinilai kontradiktif dengan pertumbuhan ekonomi yang diklaim melampaui target.
“Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi yang terealisasi hanya 42,66 persen dari target 67,77 persen,” jelas Rasiyo pada Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).
Selain isu ketenagakerjaan, mantan Sekdaprov Jatim ini juga memberikan "rapor merah" pada penanganan penyakit menular. Berdasarkan dokumen LKPJ, pemerintah dianggap gagal memenuhi ambang batas minimal pada sektor kesehatan yang membahayakan masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat juga memberikan catatan terkait Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (TBC) yang hanya terealisasi 88,17 persen dari target 89 persen. Hal ini penting karena merupakan penyakit menular yang membahayakan,” jelas Rasiyo.
Rendahnya kompetensi literasi dan numerasi siswa pada asesmen nasional juga menjadi poin krusial yang dianggap sebagai kegagalan fondasi pendidikan. Kritik serupa diarahkan pada pengelolaan ekologi di Jatim.
“Fraksi Partai Demokrat juga memberikan catatan terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi sebesar 73,43 dari target 74,00," sambungnya.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat tetap memberikan apresiasi atas performa ekonomi makro Jatim, di mana pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 5,33 persen. Prestasi lain yang menonjol adalah keberhasilan Jawa Timur menuntaskan 100 persen kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 8.494 desa dan kelurahan. “Ini sangat membanggakan dan menjadi spirit optimis menatap masa depan,” imbuh anggota Komisi E DPRD Jatim itu.
Baca Juga : Resmi Berlaku Hari Ini! ASN Mulai WFH Setiap Jumat, Ini Aturan Lengkapnya
Terkait kinerja fiskal, Fraksi Demokrat mengapresiasi pendapatan daerah yang melampaui target hingga 104,65 persen atau setara Rp29,88 triliun. Namun, mereka memberikan catatan serius pada realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp31,20 triliun dari alokasi Rp33,25 triliun.
Rasiyo menegaskan bahwa pihaknya akan menugaskan seluruh anggota fraksi di komisi-komisi untuk mengawal pembahasan LKPJ ini secara ketat.
“Fraksi Partai Demokrat akan menugaskan kepada semua anggotanya untuk memberikan kontribusi pemikiran, gagasan, dan saran yang solutif bagi peningkatan kinerja Pemprov Jawa Timur dalam rangka pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025 ini,” pungkasnya.
