JATIMTIMES - Balai Besar Pemerintahan Desa (Pemdes) menyiapkan program peningkatan kapasitas pengawasan di Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang ditargetkan mulai berjalan pada triwulan kedua atau ketiga tahun 2026.
Program ini dirancang untuk memperkuat tata kelola desa sekaligus memastikan implementasi KDMP berjalan sesuai regulasi dan tujuan awal.
Kepala Balai Besar Pemdes, Moh. Zain Afif, mengatakan bahwa penguatan pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut, mengingat KDMP masih tergolong baru dan membutuhkan pemahaman yang seragam di tingkat desa.
“Program ini kami siapkan untuk memastikan seluruh unsur di desa memiliki pemahaman yang sama terkait pengelolaan dan pengawasan KDMP, sehingga pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan,” ujar Afif.
Ia menjelaskan, pelatihan akan melibatkan tiga pilar utama di desa, yakni kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sekretaris desa (sekdes).
Ketiganya memiliki peran strategis dalam memastikan fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berjalan beriringan.
“Kalau tiga unsur ini sudah satu persepsi, maka pengelolaan di lapangan akan lebih terarah dan potensi kesalahan bisa diminimalkan,” tambahnya.
Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Di Jawa Timur, enam daerah diproyeksikan menjadi percontohan dengan masing-masing daerah mengirimkan sekitar 30 peserta.
Kabupaten Malang menjadi salah satu wilayah yang disiapkan untuk terlibat, dengan skema perwakilan dari tiap desa yang terdiri atas tiga unsur tersebut.
Menurut Zain Afif, salah satu tantangan utama saat ini adalah perbedaan pemahaman antara KDMP dengan skema lain seperti koperasi desa maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“KDMP ini berbeda dengan koperasi atau BUMDes. Karena itu, kami tekankan pentingnya pemahaman regulasi dan konsep dasarnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasi,” tegasnya.
Baca Juga : Situbondo Raih Penghargaan Nasional, Komitmen Layanan Kesehatan Kian Diakui
Selain penguatan regulasi, materi pelatihan juga akan menyentuh aspek teknis di lapangan. Mulai dari tata kelola kelembagaan, mekanisme pengawasan internal, hingga strategi pengembangan unit usaha pangan berbasis potensi desa.
“Tidak hanya teori, peserta juga kami dorong memahami praktik di lapangan, termasuk bagaimana menyiapkan kelembagaan, gudang, sampai gerai pangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting dalam keberhasilan KDMP. Oleh karena itu, desa didorong untuk mulai menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung sejak awal.
Program ini juga akan melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang, baik pemerintah maupun praktisi, guna memperkaya perspektif peserta.
Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu mempercepat adaptasi desa terhadap program KDMP.
Ke depan, Balai Besar Pemdes menargetkan program ini tidak berhenti di 2026, melainkan berlanjut hingga 2027–2028 dengan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan.
“Kami ingin ini menjadi program jangka panjang. Tidak hanya meningkatkan kapasitas, tapi juga memastikan desa benar-benar mandiri dalam pengelolaan pangan,” pungkasnya.
