JATIMTIMES - Permasalahan banjir, parkir, hingga ruang terbuka hijau (RTH) masih menjadi pekerjaan rumah Kota Malang. Padahal, isu-isu tersebut selama ini masuk dalam prioritas pembangunan pemerintah daerah. Di sisi lain, realisasi anggaran justru menyisakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nilainya menembus lebih dari Rp300 miliar.
Kondisi itu menjadi sorotan Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, saat menyampaikan hasil reses di Daerah Pemilihan (Dapil) Lowokwaru. Menurutnya, berbagai persoalan dasar perkotaan masih mendominasi aspirasi masyarakat.
Baca Juga : Sempat Heboh BGN Datangi KPK, Ternyata Bahas Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
Dito mengatakan, persoalan banjir masih berkaitan erat dengan belum optimalnya pembangunan infrastruktur drainase. Selain itu, keberadaan bangunan yang berdiri di atas saluran air juga dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di sejumlah titik, termasuk di wilayah Lowokwaru.
"Yang kami perjuangkan salah satunya masalah banjir, pembangunan drainase, termasuk penertiban bangunan yang melanggar di atas saluran sungai atau drainase yang menjadi pemicu banjir," ujarnya dalam kegiatan reses, Selasa (7/7/2026) malam.
Ia menambahkan, persoalan tersebut seharusnya memiliki landasan penyelesaian yang lebih kuat karena Kota Malang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Drainase. Begitu pula dengan persoalan parkir yang kini telah memiliki payung hukum dan tinggal memasuki tahap implementasi.
Tak hanya itu, Dito juga menyinggung persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, keterbatasan ruang terbuka hijau, hingga taman-taman kota yang dinilai terbengkalai akibat keterbatasan anggaran.
Menurutnya, keterbatasan fiskal memang menjadi tantangan pemerintah daerah. Namun, alasan tersebut tidak boleh membuat penyelesaian persoalan dasar kota berjalan lambat.
Dito mengapresiasi pembangunan drainase di Jalan Bondowoso dan Jalan Jaksa Agung Suprapto yang dibiayai melalui dukungan Bank Dunia. Skema serupa, menurutnya, perlu terus diperluas agar pembangunan tidak hanya mengandalkan APBD Kota Malang.
"Kita dorong supaya pembiayaan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memanfaatkan APBN, APBD provinsi, KPBU, maupun kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta," katanya.
Baca Juga : Pasar Tumpang Bakal Dibuat Menjadi Pasar Wisata, Butuh Sinergi Banyak Pihak
Namun demikian, alasan keterbatasan anggaran dinilai menjadi kurang relevan ketika pemerintah daerah justru masih mencatat SiLPA lebih dari Rp300 miliar pada APBD 2025.
Dito menyebut tingginya SiLPA akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Ia mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam perencanaan anggaran, terutama pada belanja pegawai.
"Ini menjadi catatan kami. Di tengah alasan keterbatasan anggaran dan efisiensi, ternyata SiLPA masih tinggi. Dari evaluasi kami, salah satunya berasal dari belanja pegawai. Tahun ini saja belanja pegawai mencapai sekitar 47 persen, artinya ada perencanaan yang belum tepat," tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah daftar pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan APBD Kota Malang. Di satu sisi, pemerintah daerah beralasan anggaran terbatas untuk menuntaskan persoalan mendasar. Di sisi lain, ratusan miliar rupiah anggaran justru tidak terserap hingga akhir tahun.
