JATIMTIMES - Program RT Berkelas yang digulirkan Pemerintah Kota Malang dinilai belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Di sejumlah wilayah, warga mengaku masih menunggu realisasi usulan pengadaan sarana pendukung, sementara di wilayah lain muncul keluhan terkait bentuk kegiatan yang diterima dalam program tersebut.
Salah satu keluhan disampaikan Rahman, warga RT 1 RW 4 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun. Ia mempertanyakan pelaksanaan Program RT Berkelas setelah mengikuti pelatihan pemandian dan pengafanan jenazah yang menjadi salah satu kegiatan program tersebut.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Tertibkan Lahan Parkir dan Perketat Regulasi Perizinan
Pelatihan yang digelar di balai RW pada Selasa (7/7/2026) diikuti sekitar 40 peserta. Selain praktik memandikan dan mengkafani jenazah, peserta menerima perlengkapan berupa ember, gayung, kain kafan, jarik, dan peralatan mandi.
Rahman menilai kegiatan yang diterima warga belum mencerminkan besaran program yang selama ini disosialisasikan sebesar Rp50 juta per RT. Menurutnya, warga juga tidak pernah memperoleh penjelasan mengenai rincian penggunaan anggaran.
"Yang kami pertanyakan, kalau disebut Rp50 juta per RT, sisanya ke mana. Dari awal juga tidak pernah ada rincian penggunaan anggaran yang disampaikan kepada warga," ujar Rahman.
Ia mengatakan, di lingkungannya sebenarnya tersedia beberapa pilihan kegiatan dalam Program RT Berkelas, seperti pengadaan tenda, kursi, maupun pelatihan kebencanaan. Namun, warga akhirnya memilih pelatihan pemandian jenazah.
Sementara itu, Ketua RT 4 Kelurahan Lowokwaru, Agus Sugiono, mengungkapkan bahwa usulan pengadaan inventaris melalui Program RT Berkelas hingga kini juga belum terealisasi. Padahal, pengajuan telah dilakukan selama dua tahun berturut-turut.
Menurut Agus, pihaknya mengusulkan dua unit tenda berukuran 4 x 6 meter beserta kursi. Namun, baik pengajuan pada 2025 maupun 2026 belum juga direalisasikan.
"Pengajuan dua kali. Tahun pertama belum cair, tahun kedua juga belum. Pengajuan tahun 2025 dan 2026 sampai sekarang belum terealisasi," katanya.
Agus mengaku mendapat informasi bahwa pengadaan kursi dilakukan secara kolektif untuk satu kecamatan dengan jumlah mencapai ribuan unit. Harga yang diajukan sekitar Rp500 ribu per kursi rangka besi, sedangkan satu unit tenda diperkirakan bernilai sekitar Rp6,5 juta.
Ia juga menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayahnya. Berdasarkan komunikasi dengan sejumlah ketua RT lain, pengadaan inventaris Program RT Berkelas di lingkungan RW 4 Kelurahan Lowokwaru juga belum ada yang terealisasi.
Baca Juga : Pakar UB Soroti Isu Ketegangan Polri dan Kejaksaan, Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Di sisi lain, para ketua RT telah diminta menyiapkan tempat penyimpanan barang sebelum inventaris disalurkan. Agus mengatakan, melalui surat yang diterimanya, setiap RT diminta memiliki gudang atau lokasi penyimpanan.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pelaksanaan Program RT Berkelas berada di bawah koordinasi pemerintah kelurahan dan kecamatan. Karena itu, pelaksanaan kegiatan di masing-masing wilayah menjadi kewenangan pemerintah di tingkat tersebut.
"Pelaksanaan itu tidak di Pemkot langsung, ada di kelurahan dan di kecamatan. Jadi mereka yang mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut. Kami berharap semuanya dilaksanakan sesuai aturan," ujar Wahyu.
Ia menambahkan, sebagian kegiatan nonfisik telah berjalan. Sementara itu, pengadaan barang seperti tenda dan kursi masih menunggu proses penyesuaian. Menurutnya, secara cakupan Program RT Berkelas bahkan telah melampaui target yang ditetapkan.
"Kita sudah lebih dari target (cakupan RT Berkelas). Sudah berjalan, tinggal penyesuaian-penyesuaian saja," tandasnya.
Sebagai informasi Program RT Berkelas merupakan implementasi salah satu dari lima program prioritas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin yang dijanjikan saat berkampanye.
Program prioritas tersebut yakni program Rp 50 juta per RT, seribu beasiswa pendidikan, program seribu event, seragam gratis dan program untuk menuntaskan sejumlah masalah dasar perkotaan, seperti parkir dan banjir.
