JATIMTIMES - Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penindakan tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, pada Selasa (28/7/2026) malam.
Kabar penangkapan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto. Namun, lembaga antirasuah masih belum mengungkap perkara yang melatarbelakangi operasi senyap tersebut.
"Benar," kata Fitroh, dikutip Antara, Rabu (29/7/2026).
Baca Juga : Gelar Program Bunga Desaku, Bupati Jember Sosialisasikan Program Home Care
Fitroh juga belum bersedia membeberkan pihak-pihak yang turut diamankan maupun dugaan tindak pidana yang sedang didalami penyidik. Menurutnya, informasi lebih rinci akan disampaikan oleh juru bicara KPK setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Sesuai ketentuan yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan, apakah ditetapkan sebagai tersangka atau dilepaskan setelah pemeriksaan.
Baru Menjabat Sejak 2025
Anom Widiyantoro merupakan Bupati Pemalang hasil Pilkada Serentak 2024. Bersama wakilnya, Nurkholes, ia resmi dilantik sebagai kepala daerah pada 20 Februari 2025.
Dalam Pilkada 2024, pasangan Anom-Nurkholes diusung koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, Perindo, PSI, Partai Gelora, dan Partai Buruh.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai apakah dugaan perkara yang menjerat Anom berkaitan dengan proyek pemerintah, pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun perkara lain.
Baca Juga : 10 Negara Tanpa Pajak Penghasilan Pribadi, Brunei Jadi Satu-satunya Wakil Asia Tenggara
OTT Kepala Daerah Terus Bertambah
Dengan penindakan terhadap Anom Widiyantoro, daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK sepanjang 2026 kembali bertambah. Operasi tangkap tangan masih menjadi salah satu instrumen yang digunakan KPK untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di daerah.
Sepanjang tahun ini, sejumlah kepala daerah telah diproses hukum oleh KPK melalui berbagai perkara. Modus yang ditemukan pun beragam, mulai dari dugaan suap, gratifikasi, pemerasan, hingga penyalahgunaan kewenangan.
Sebelum Bupati Pemalang diamankan, KPK telah menangani perkara yang melibatkan Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, serta Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.
