JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar menggelar Pra-Musrenbang RKPD 2027 di Ruang Sasana Praja, Jumat (27/2/2026) malam. Forum ini menjadi tahap awal sebelum musrenbang tingkat kota yang dijadwalkan pada 10 Maret 2026. 

Langkah tersebut menandai perubahan mekanisme perencanaan pembangunan agar lebih partisipatif, terstruktur, dan akuntabel.

Baca Juga : Bupati Sanusi Ungkap Penyebab Paket MBG yang Dikeluhkan Penerima Manfaat: Masalahnya Ada di Komunikasi

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin menegaskan pra-musrenbang digelar untuk memastikan seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi sebelum masuk tahap persetujuan resmi.

“Ya hari ini kita rapat untuk pra musrenbang. Jadi musrenbang tingkat kota nanti kita lakukan dua kali. Ini pra-nya dan nanti masih ada musrenbang. Agar seluruh masukan dari masyarakat bisa terakomodir,” kata Mas Ibin.

Ia menambahkan, forum awal ini memberi ruang luas bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan usulan secara terbuka. “Sebelum acara musrenbang kita melakukan pra-musrenbang terlebih dahulu. Sehingga memungkinkan semua usulan masyarakat, pendapat masyarakat, bisa tertampung di program-program kita di tahun 2027,” ujarnya.

Ubah Pola, Dahulukan Usulan

Kepala Bapperinda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono menjelaskan Pra-Musrenbang 2027 merupakan yang pertama kali digelar di Kota Blitar. Perubahan ini dilakukan untuk memperbaiki pola perencanaan agar tidak lagi terkesan formalitas.

“Proses persiapan musrenbang secara internal sudah kami lakukan melalui forum lintas OPD. Untuk menjaring aspirasi dari OPD ada dua forum, yaitu berkaitan dengan smart governance dan smart economy,” jelas Tri Iman.

Menurut dia, sebelumnya penandatanganan berita acara sering dilakukan di awal forum, sementara pembahasan usulan berlangsung setelahnya. Pola itu dinilai kurang ideal.

“Kalau menyikapi yang kemarin-kemarin, seakan-akan penandatanganan di awal lalu usulannya di belakang. Itu sepertinya sudah selesai. Oleh karena itu sekarang kita geser. Usulannya di depan melalui forum lintas OPD dan pra musrenbang untuk masyarakat. Sehingga tinggal proses persetujuannya,” tegasnya.

Pra-Musrenbang diikuti perwakilan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, forum anak, organisasi kepemudaan, hingga tokoh agama. Forum ini menjadi ruang deliberasi sebelum musrenbang resmi pada 10 Maret 2026.

Tema 2027: Kota Berkarakter

Dalam paparannya, Mas Ibin menegaskan tema pembangunan 2027 adalah “Kota Berkarakter dengan Smart Governance dan Smart Economy”. Visi tersebut sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah, yakni “Kota Blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju kota masa depan”.

“Yang dimaksud smart itu adalah pintar. Tata kelola pemerintahan yang pintar sekaligus tata kelola ekonomi yang pintar,” ujarnya.

Pada aspek smart governance, Pemkot Blitar menargetkan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Digitalisasi layanan publik menjadi titik tekan.

“Pelayanan pemerintah yang dilakukan melalui elektronik, melalui IT dan sebagainya itu menjadi fokus. Kita ingin birokrasi yang cepat, responsif, dan memberi kemudahan,” kata Mas Ibin.

Sejumlah prioritas strategis telah disiapkan, mulai peningkatan pendapatan daerah, pembangunan data center, network operation center, hingga integrated system center. Infrastruktur ini ditargetkan matang pada 2026 sehingga 2027 tinggal tahap pelaksanaan.

“Jadi memang kita harus siapkan infrastrukturnya lebih dulu. 2027 tinggal eksekusi. Tentu ini membutuhkan kemampuan dan sumber dana yang kuat,” ujarnya.

Ekonomi Modern dan Ruang Anak Muda

Baca Juga : Bupati Sanusi Minta Satgas Segera Bentuk Call Center 24 Jam untuk Sukseskan Program MBG

Di sektor ekonomi, Pemkot Blitar mendorong transformasi dari pola tradisional menuju ekonomi modern berbasis inovasi dan teknologi. Digitalisasi UMKM, perluasan e-commerce, serta penguatan industri kreatif menjadi fokus.

“Kita dorong tata kelola ekonomi modern. Misalnya pasar rakyat dan pasar modern, ruang kreatif anak muda, hingga pusat perdagangan seperti Blitar Trade Center. Anak-anak muda sudah mulai kita latih kreatif dan kita siapkan tata kelola ekonomi modern,” kata Mas Ibin.

Ia juga mendorong literasi ekonomi yang lebih luas, termasuk pemahaman saham dan program-program ekonomi produktif lainnya. Harapannya, masyarakat tidak perlu keluar kota untuk mengakses layanan ekonomi modern.

“Ekonomi modern ini akan mengangkat Kota Blitar menjadi lebih kencang dan maju. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh berekonomi, di Blitar sudah bisa,” tegasnya.

DPRD: Verifikasi dan Pengawasan

Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menekankan pentingnya verifikasi usulan hasil reses anggota DPRD sebelum masuk dalam sistem perencanaan.

“Kami berharap dilakukan verifikasi terhadap usulan-usulan yang telah ditampung saat reses DPRD. Posisi kami menerima aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam dua kategori, fisik dan nonfisik,” ujarnya.

Usulan tersebut, lanjut dia, baru bisa dilaksanakan setelah diverifikasi Bapperinda dan masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Setelah masuk SIPD, ranahnya di eksekutif, dalam hal ini Bapperinda dan OPD pelaksana. DPRD tidak boleh ikut campur siapa yang mengerjakan dan bagaimana pengerjaannya. Kami hanya mengawasi hasilnya, sesuai atau tidak dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Syahrul.

Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RKPD 2027 mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, drainase, irigasi, penerangan jalan umum LED, CCTV wilayah, hingga sarana prasarana pendidikan. Sementara usulan nonfisik meliputi pelatihan usaha mikro, pelatihan menjahit, barista, pertanian, hingga pembinaan ekonomi kreatif dan seni budaya.

Anggaran Pro Rakyat

Dalam struktur belanja 2026, Pemkot Blitar mengalokasikan Rp122,93 miliar untuk program yang langsung menyentuh masyarakat. Di antaranya program Karya Mas, insentif RT/RW dan guru agama, PBI-D, sekolah gratis, BOSDA sekolah swasta, beasiswa perguruan tinggi, pelatihan masyarakat, penanganan sampah, WiFi RT, hingga santunan kematian.

Belanja tersebut menjadi fondasi sosial sebelum lompatan menuju 2027. Meski total APBD 2026 mengalami penyesuaian, Pemkot memastikan program prioritas tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Mas Ibin optimistis arah pembangunan ini akan membawa Kota Blitar menuju fase baru.

“Mudah-mudahan di 2027 kita betul-betul siap menuju smart governance dan smart economy. Bukan sekadar jargon, tetapi sistem yang benar-benar berjalan,” pungkasnya.