JATIMTIMES - Peran satpam sebagai pihak pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi perhatian dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di MAN 2 Kota Malang, Sabtu (11/4/2026). Posisi ini dinilai tidak hanya terkait pengamanan, tetapi juga bagian dari penguatan front office dalam membentuk kesan awal layanan sebuah instansi.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Malang, Sasa dan Doni, ini diikuti satpam dari berbagai satuan kerja Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang.
Baca Juga : UIN Malang Perkuat Literasi lewat MoA dengan MAN 2 Kota Malang
Kepala Madrasah Dr. H. Samsudin, M.Pd., menyebut posisi satpam berada di titik paling depan dalam alur pelayanan, sehingga interaksi pertama dengan masyarakat tidak bisa dianggap sepele.
“Satpam merupakan wajah pertama yang ditemui masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menampilkan sikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap pelayanan,” ungkapnya.
Hal serupa disampaikan dalam materi yang diberikan narasumber. Sasa menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan sikap yang mudah diterima saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, Doni menekankan bahwa pengalaman awal masyarakat sering kali terbentuk dari interaksi singkat di pintu masuk.
“Satpam adalah garda terdepan yang pertama kali berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan sikap ramah, sigap, komunikatif, serta mampu memberikan kesan pelayanan yang positif sejak awal,” jelas Doni.
Kepala Tata Usaha Sugeng Winarto, S.Pd.I., M.Pd., menambahkan bahwa peserta berasal dari berbagai satuan kerja yang bertugas di lini depan pelayanan, sehingga pengalaman di lapangan menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Baca Juga : Terbaru 2026! Tulungagung Dua Kali Kena OTT, Ini Daftar Petinggi Jatim yang Terseret KPK
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para satpam mampu meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengedepankan keikhlasan, keramahan, serta profesionalitas dalam bekerja,” ujarnya.
Pembahasan dalam kegiatan ini juga dikaitkan dengan penilaian layanan publik di lingkungan Kemenag, terutama dalam proses menuju WBK dan WBBM, di mana aspek interaksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu indikator penting.
