JATIMTIMES – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melayangkan kritik keras terhadap sistem penilaian kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak efektif.
Dewan menyebut evaluasi terhadap jajaran manajemen selama ini hanya terjebak pada formalitas administratif tanpa memberikan dampak nyata pada kemajuan perusahaan.
Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menegaskan bahwa kelemahan sistem KPI ini berimbas pada tidak terukurnya kontribusi nyata direksi dan komisaris terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Pansus BUMD di Gedung DPRD Jatim, Selasa (5/5/2026).
"Selama ini, KPI yang diterapkan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya memberikan konsekuensi yang terukur terhadap pencapaian kinerja," tegas Bima Rafsanjani Rafid.
"Akibatnya, evaluasi terhadap kinerja direksi dan komisaris belum memiliki hubungan yang cukup kuat dengan capaian usaha, kontribusi terhadap PAD, serta efektivitas remunerasi manajerial," sambung legislator termuda Jatim ini.
Lemahnya sistem KPI tersebut dianggap sebagai salah satu pemicu tidak meratanya performa BUMD di Jawa Timur. Gerindra membeberkan data bahwa dari total setoran dividen sebesar Rp488,1 miliar, hampir 86 persen atau lebih dari Rp420 miliar hanya disumbangkan oleh satu entitas, yaitu Bank Jatim.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan BUMD sektor non-keuangan yang kontribusinya masih sangat minim, yakni hanya di kisaran 0,2 persen hingga 0,3 persen, atau secara nominal bahkan belum mencapai Rp2 miliar. Fraksi Gerindra menilai ketergantungan yang terlalu tinggi pada satu sektor ini harus segera dibenahi agar struktur pendapatan daerah lebih sehat dan beragam.
Guna memutus praktik "formalitas" tersebut, Fraksi Gerindra merekomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera merombak sistem penilaian kinerja BUMD. Gerindra mendorong penerapan KPI yang berbasis pada arus kas dan kontribusi PAD, bukan sekadar angka akuntansi di atas kertas.
Baca Juga : DPRD Kabupaten Blitar Dukung Kampanye Antikorupsi KPK, Perkuat Budaya Integritas “Ojo Gentar”
"KPI yang diterapkan perlu menjadi dasar pengambilan keputusan yang objektif, sekaligus menjadi acuan evaluasi kinerja direksi dan komisaris. Setiap BUMD yang belum memenuhi standar KPI perlu memperoleh evaluasi yang jelas, disertai langkah perbaikan manajerial yang proporsional," jelas Bima.
Lebih lanjut, Gerindra mendesak pemerintah provinsi untuk berani mengambil tindakan tegas terhadap manajemen BUMD yang gagal memenuhi target. Restrukturisasi menyeluruh dan penyegaran personel dianggap sebagai langkah mendesak bagi BUMD yang terus merugi.
"Apabila diperlukan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan penyegaran manajemen agar BUMD dapat berfungsi lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah," tegas pria beralmamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) ini.
Selain reformasi KPI, Gerindra juga mengusulkan pembentukan badan pengelola BUMD yang mandiri agar pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan secara lebih profesional dan terarah, terpisah dari fungsi birokrasi di Biro Perekonomian.
