JATIMTIMES - Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (Jatim) kembali mengalami penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat terdapat 3,712 juta penduduk miskin, berkurang 92,1 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai sekitar 3,804 juta orang.

Seiring penurunan jumlah tersebut, persentase penduduk miskin Jawa Timur juga turun dari 9,30 persen pada September 2025 menjadi 9,06 persen pada Maret 2026. Penurunan ini melanjutkan tren perbaikan tingkat kemiskinan Jawa Timur dalam jangka panjang, meski sempat meningkat pada periode tertentu akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan bakar minyak.

Baca Juga : Stasiun Malang Layani 212 Ribu Penumpang Selama Juli 2026, Kedatangan Lebih Banyak

PltKepala BPS Provinsi Jawa Timur Herum Fajarwati, mengatakan penurunan kemiskinan tersebut berlangsung di tengah sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan positif. “Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencapai 3,712 juta orang atau turun sebanyak 92,1 ribu orang dibandingkan September 2025, sementara persentase penduduk miskin turun 0,24 persen poin menjadi 9,06 persen,” kata Herum.

Penurunan jumlah penduduk miskin terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan berkurang sekitar 53 ribu orang, sedangkan penduduk miskin di perdesaan berkurang 39,1 ribu orang.

Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan perkotaan turun dari 6,93 persen menjadi 6,66 persen. Sementara tingkat kemiskinan perdesaan turun dari 12,55 persen menjadi 12,38 persen, meski angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan.

Di sisi lain, garis kemiskinan Jawa Timur justru mengalami kenaikan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.732 per kapita per bulan, meningkat 4,22 persen dibandingkan September 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan minimum yang menjadi acuan pengukuran kemiskinan ikut meningkat. Komponen makanan masih mendominasi garis kemiskinan dengan kontribusi sebesar 76,59 persen, sedangkan sisanya berasal dari kebutuhan bukan makanan.

Beras menjadi komoditas dengan sumbangan terbesar terhadap garis kemiskinan. Kontribusinya mencapai 23,12 persen di perkotaan dan 24,65 persen di perdesaan, disusul rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam ras, tempe dan tahu.

Selain harga kebutuhan makanan, sejumlah kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi dan kesehatan juga menjadi bagian dari komponen garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan biaya hidup masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan meski jumlah penduduk miskin mengalami penurunan.

Namun, terdapat perbaikan pada kualitas kondisi kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan atau P1 turun dari 1,286 pada September 2025 menjadi 1,214 pada Maret 2026, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan atau P2 turun dari 0,262 menjadi 0,239.

Herum menambahkan penurunan kedua indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. “Selain melihat jumlah dan persentase penduduk miskin, kami juga melihat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Maret 2026, kedua indeks tersebut mengalami penurunan dibandingkan September 2025,” jelasnya.

Baca Juga : Bisnis Kopi Belum Kehabisan Aroma, Roastery Baru Terus Bermunculan di Tengah Ancaman Harga Naik

Meski demikian, kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terlihat. Pada Maret 2026, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan mencapai 1,744, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 0,832, sementara indeks keparahan kemiskinan perdesaan mencapai 0,361 berbanding 0,150 di perkotaan.

Dari sisi ekonomi, sejumlah indikator turut mendukung penurunan tingkat kemiskinan Jawa Timur. Ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,96 persen secara tahunan, sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,89 persen.

Kondisi ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 tercatat 3,55 persen, turun 0,06 persen poin dibandingkan Februari 2025 yang berada di level 3,61 persen.

Sementara itu, Nilai Tukar Petani pada Februari 2026 mencapai 119,92 atau meningkat 4,23 persen dibandingkan September 2025. Perkembangan tersebut menjadi salah satu indikator yang menggambarkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di sektor pertanian.

Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, BPS mencatat adanya tekanan inflasi yang tetap perlu menjadi perhatian. Pada Februari 2026, inflasi secara tahunan tercatat 4,88 persen, sedangkan inflasi selama September 2025 hingga Februari 2026 mencapai 1,99 persen.

“Pergerakan harga kebutuhan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, kondisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan petani menjadi bagian dari dinamika yang memengaruhi perubahan tingkat kemiskinan di Jawa Timur,” tutup Herum.