JATIMTIMES - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang akan memprioritaskan penanganan perbaikan jalan di beberapa titik wilayah sentra pertanian yang memiliki potensi produksi pangan tinggi di Kabupaten Malang. 

Kepala DPUBM Kabupaten Malang Khairul Isnaidi Kusuma menyampaikan, prioritas perbaikan jalan di titik-titik sentra pertanian ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan serta menekan biaya logistik pangan. Di mana ketika infrastruktur jalan di titik-titik sentra pertanian bagus, akan memperlancar rantai pasok sekaligus menekan biaya logistik pangan. 

Baca Juga : Layanan Pajak Kendaraan di Surabaya Makin Mudah, ATM Samsat QRIS Tersedia di 5 UPTB

Pria yang akrab disapa Oong itu mengatakan, pihaknya menyelaraskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang dengan agenda prioritas pemerintah pusat, khususnya sektor ketahanan pangan dan percepatan investasi.

"Karena PU Bina Marga ini kan pelayanan infrastruktur dasar menjadi urat nadi. Urat nadi bagi seluruh program-program prioritas pemerintah lainnya. Tapi kami kerucutkan menjadi dua. Yang pertama tentang ketahanan pangan dan yang kedua terkait dengan percepatan investasi," ungkap Oong kepada JatimTIMES.com. 

Menurut Oong, pilihan tersebut bukan tanpa alasan. Infrastruktur jalan memiliki posisi strategis dalam menghubungkan kawasan produksi dengan pusat distribusi dan konsumen. Ketika akses menuju sentra pertanian tidak memadai, distribusi hasil produksi menjadi lebih lambat dan biaya angkut berpotensi meningkat.

Oleh karena itu, pendekatan pembangunan jalan kini diarahkan agar tidak semata-mata berdasarkan kesiapan administrasi maupun fisik suatu wilayah. Potensi produksi pangan turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kawasan yang perlu diprioritaskan.

Pihaknya mencontohkan wilayah dengan produktivitas tanaman pangan tinggi. Infrastruktur di kawasan tersebut perlu dipastikan mampu menghubungkan proses produksi hingga pasar dan konsumen secara efisien.

"Misalnya ada satu daerah atau satu kecamatan yang punya potensi tanaman padi tinggi, berarti kan aksesibilitasnya harus kita kuatkan di sana. Koneksi antara produktivitas di situ sampai dengan pasar, sampai konsumen harus benar-benar memang sudah terancang sedemikian rupa," jelas Oong. 

Ia menegaskan, jangan sampai rantai pasok mulai dari tempat produksi hingga ke konsumen terganggu. Karena jika hal itu terganggu, maka mobilitas juga turut terganggu dan biaya logistik juga akan meningkat. Secara otomatis, jika biaya logistik meningkat, harga jual ke konsumen juga turut meningkat. 

Untuk memastikan kebijakan tersebut tepat sasaran, DPUBM Kabupaten Malang melakukan penyelarasan data infrastruktur dengan data sektor pertanian. Pemetaan potensi produksi menjadi salah satu dasar untuk menentukan konektivitas mana yang perlu diperkuat.

Menurutnya, skema tersebut sejalan dengan arah pembangunan infrastruktur jalan kabupaten yang menempatkan kualitas dan kondisi jalan sebagai bagian dari penguatan pelayanan dasar. Dengan pendekatan berbasis data, pembangunan tidak lagi hanya melihat jalan sebagai jalur penghubung antarkawasan. 

Baca Juga : Tak Punya Uang untuk S3, Bupati Situbondo Jual Rumah Pribadi Rp1,5 Miliar

"Infrastruktur diposisikan sebagai bagian dari ekosistem ekonomi, khususnya dalam memperlancar pergerakan komoditas dari kawasan produksi menuju pasar," tutur Oong. 

Artinya, Oong menyebut, ketika suatu wilayah memiliki potensi pertanian besar tetapi akses jalannya belum mendukung, kawasan tersebut dapat dipetakan untuk memperoleh intervensi sesuai tingkat kebutuhan dan kesiapan pembangunannya.

Lebih lanjut, DPUBM Kabupaten Malang juga menyiapkan mekanisme readiness criteria atau kriteria kesiapan pembangunan. Daerah yang memiliki potensi pangan tinggi didorong untuk memenuhi berbagai persyaratan agar dapat segera masuk dalam skema pembangunan infrastruktur.

Strategi ini sekaligus membuka peluang agar dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat diarahkan pada ruas-ruas yang memiliki dampak ekonomi dan pangan paling besar.

Dengan demikian, perbaikan jalan tidak berhenti pada persoalan kondisi fisik. Lebih jauh, setiap intervensi diharapkan mampu memperpendek waktu tempuh distribusi, memperlancar mobilitas komoditas, sekaligus mengurangi beban biaya transportasi yang pada akhirnya turut memengaruhi harga pangan di tingkat konsumen.

Langkah tersebut juga memperkuat peran infrastruktur dalam menopang aktivitas ekonomi Kabupaten Malang. Pihaknya menilai konektivitas yang baik antara sentra produksi, jalur distribusi, pasar, hingga konsumen menjadi salah satu kunci agar potensi pertanian daerah dapat memberikan manfaat ekonomi secara maksimal.

"Dengan pola pembangunan yang semakin terarah dan berbasis potensi wilayah, jalan tidak hanya dipandang sebagai aset fisik pemerintah daerah. Infrastruktur jalan ditempatkan sebagai urat nadi distribusi pangan dan penggerak perekonomian masyarakat Kabupaten Malang," pungkas Oong.