JATIMTIMES – Suasana pagi di Balaikota Koesoemo Wicitro, Senin 13 Oktober 2025, terasa berbeda. Gedung bersejarah itu menjadi saksi langkah strategis Wali Kota Blitar H. Syauqul Muhibbin, yang akrab disapa Mas Ibin, dalam menata ulang birokrasi pemerintahannya. Di hadapan puluhan pejabat yang hadir dengan pakaian dinas upacara lengkap, Mas Ibin melantik 123 aparatur sipil negara (ASN) yang menempati posisi baru, baik struktural maupun fungsional.

Inilah rotasi dan promosi pertama yang dilakukan Mas Ibin sejak dilantik sebagai Wali Kota Blitar pada 20 Februari 2025. Setelah tujuh bulan memimpin, ia akhirnya memantapkan formasi baru di tubuh pemerintahan kota yang dikenal sarat dengan nilai historis dan budaya itu.

Baca Juga : BeAT Irit Challenge: Fun Ride Seru Buktikan Honda BeAT Emang Paling Bener di Kelasnya

“Kita tidak buru-buru. Mutasi ini memang agak belakangan karena saya ingin semuanya berjalan dengan kebutuhan organisasi,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan usai pelantikan. Ia menegaskan bahwa rotasi kali ini dilakukan setelah mempertimbangkan struktur organisasi yang mulai membutuhkan penyegaran dan pengisian jabatan-jabatan kosong.

Bagi Mas Ibin, mutasi dan promosi bukan sekadar rutinitas administratif. Ia menyebut langkah ini sebagai bagian dari pembangunan sistem pemerintahan yang profesional, sebuah sistem yang mampu berjalan “auto pilot”, istilah yang ia gunakan untuk menggambarkan mekanisme birokrasi yang tangguh tanpa ketergantungan pada figur tertentu.

“Harapan kami ke depan, pemerintah ini berjalan profesional, semacam auto pilot. Siapa pun pejabatnya, sistemnya sudah berjalan dengan baik,” katanya. Dengan konsep itu, ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bisa beroperasi stabil, meski terjadi pergantian pejabat.

Mas Ibin mengibaratkan pemerintahan seperti mesin yang sudah tersetel: SOP berjalan, fungsi terdistribusi, dan hasil kerja tidak bergantung pada karakter personal. “Jadi yang bekerja itu sistemnya, bukan pejabatnya,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Mas Ibin juga menyinggung istilah “raja kecil”, sebuah metafora untuk menggambarkan ASN yang terlalu lama menduduki satu jabatan atau posisi.

Menurutnya, banyak ASN yang telah bertahun-tahun di satu tempat hingga merasa wilayah kerjanya seperti milik pribadi. “Ada yang tujuh tahun di posisi itu, bahkan sampai puluhan tahun di tempat yang sama. Itu potensial menimbulkan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Karena itu, ia ingin memastikan rotasi menjadi bagian dari budaya kerja ASN. Bukan hukuman, melainkan strategi penyegaran agar semangat profesionalisme tetap hidup. “ASN itu seharusnya tidak terlalu lama di satu tempat. Kalau terlalu lama, sistem kerja bisa terkunci oleh kebiasaan lama,” katanya.

Dalam mutasi kali ini, sebanyak 123 pejabat dari berbagai tingkatan eselon resmi berganti posisi. Mutasi tersebut mencakup pejabat eselon II, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional. Sebanyak tujuh pejabat eselon II mengalami pergantian posisi, sementara 43 pejabat administrator (eselon III) dimutasi antarjabatan, dan sembilan pejabat lainnya mendapatkan promosi ke jabatan administrator. Di tingkat pengawas (eselon IV), 42 pejabat dimutasi antarjabatan dan 21 pejabat dipromosikan ke jabatan pengawas. Selain itu, empat pejabat fungsional baru diangkat dan dilantik.

Tidak hanya itu, terdapat 17 pejabat yang dikukuhkan kembali menyusul perubahan nomenklatur lembaga dari Bappeda menjadi Bapperinda.

Perubahan posisi juga terjadi di tingkat kepala dinas dan pejabat eselon lainnya. Dharma Setiawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dimutasi menjadi Staf Ahli. Edy Wasono, sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), juga menempati posisi sebagai Staf Ahli. Kusno, yang sebelumnya memimpin Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dimutasi menjadi Asisten Setda.

Perubahan lainnya, Mujianto yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfotik kini menjadi Kepala DP3AP2KB, sedangkan Hakim Sisworo, sebelumnya Kepala Disperindag, dimutasi menjadi Kepala Diskominfotik. Yudha Budiono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli kini menempati posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Parminto, sebelumnya Kepala DP3AP2KB, dimutasi menjadi Kepala Disperindag.

Rotasi ini, menurut wali kota, bukan semata pergeseran posisi, tetapi penataan kompetensi dan penyesuaian tantangan organisasi. “Ada jabatan yang memang membutuhkan wajah baru agar bisa menyesuaikan diri dengan dinamika kerja. Kita ingin kinerja organisasi meningkat, bukan stagnan,” ujarnya.

Meski demikian, masih ada lima organisasi perangkat daerah yang belum memiliki pimpinan definitif: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, BKPSDM, RSUD Mardi Waluyo, serta Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Untuk sementara, jabatan-jabatan itu akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

“Kami tunjuk Plt untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan profesional,” jelas Mas Ibin. Ia menambahkan, dalam waktu dekat Pemkot Blitar akan membuka bidding jabatan bagi para ASN yang memenuhi syarat, terutama bagi mereka yang berprestasi dan berintegritas.

Menurutnya, sistem bidding terbuka memberi ruang bagi ASN muda untuk menunjukkan potensi terbaiknya. “ASN muda di Blitar ini banyak yang pintar dan profesional. Kita lihat kinerjanya, siapa yang layak akan diberi kesempatan,” katanya.

Baca Juga : SRMP 14 Kota Batu Tambah Dua Personel untuk Penuhi Kekurangan Wali Asuh

Dalam pandangan Mas Ibin, mutasi bukan hanya pergeseran administratif, melainkan proses pembelajaran bagi organisasi. Ia menyebut, beberapa kendala yang dihadapi dalam rotasi justru menjadi cermin kompleksitas birokrasi.

“Kadang menempatkan seseorang di jabatan tertentu itu tidak mudah. Ada yang cocok di satu bidang tapi tidak bisa pindah karena aturan jenjang jabatan. Jadi mutasi itu bukan semata soal keinginan kepala daerah, tapi soal sistem kepegawaian yang harus kita taati,” terangnya.

Ia menekankan bahwa mutasi yang dilakukan tidak menurunkan jabatan siapa pun, kecuali karena pelanggaran. “Kita ingin tetap menghargai karier ASN, tetapi juga memastikan pelayanan publik berjalan maksimal,” ujarnya.

Di sisi lain, Wali Kota Blitar tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Salah satunya adalah pemangkasan anggaran yang membuat ruang gerak menjadi terbatas. Namun, ia memastikan bahwa hal itu tidak boleh menghambat semangat pelayanan.

“Kendala anggaran ini luar biasa. Tapi siapa pun kepala daerahnya hari ini pasti menghadapi hal yang sama. Tugas kita memastikan sistem tetap berjalan baik,” tuturnya. Ia menambahkan dengan nada reflektif bahwa banyak kepala daerah menyesal karena beban birokrasi dan fiskal yang berat. “Namun bagi saya, ini adalah amanah yang harus dihadapi dengan kerja profesional,” ujarnya.

Melalui rotasi ini, Mas Ibin ingin memastikan bahwa roda pemerintahan Kota Blitar bergerak lebih cepat, efisien, dan profesional. Ia berharap, reformasi kecil yang dimulai dari mutasi pejabat bisa melahirkan kultur kerja baru: ASN yang adaptif terhadap perubahan dan loyal pada sistem, bukan pada individu.

“Kalau sistemnya sudah jalan, siapa pun pejabatnya bisa langsung bekerja. Itu artinya pemerintahan kita sudah auto pilot,” ujarnya dengan nada optimistis.

Ia pun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri di tempat baru. “Sejak ditetapkan dan menandatangani berita acara pelantikan, mereka sudah bisa menempati jabatan barunya. Tidak ada waktu menunggu,” katanya.

Pelantikan di Balaikota Koesoemo Wicitro itu menandai babak baru reformasi birokrasi di Kota Blitar. Di tengah berbagai keterbatasan, wali kota ingin membuktikan bahwa sistem yang kuat akan menggerakkan birokrasi lebih lincah daripada sekadar mengganti figur.

Mas Ibin menutup sambutannya dengan pesan sederhana namun bermakna. “Saya ingin pemerintahan ini berjalan dengan baik secara mandiri. ASN bekerja bukan karena perintah, tetapi karena sistemnya memang berjalan hidup," pesannya.