JATIMTIMES - Kota Malang terus menorehkan capaian membanggakan. Terbaru, pemerintah pusat menetapkan Kota Malang sebagai salah satu dari 50 daerah prioritas nasional yang akan dikembangkan menuju kota metropolitan periode 2025–2029. Predikat ini bukan sekadar simbol, melainkan tonggak penting dalam upaya membangun kota yang lebih modern, nyaman, dan berdaya saing tinggi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulhardjanto, menjelaskan bahwa penetapan tersebut dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berdasarkan dua indikator utama, yakni infrastruktur dan pendidikan.
Baca Juga : Wali Kota Malang: Penanganan Kota Malang Harus dengan Konsep Metropolitan
“Penilaiannya dari Kementerian PU, dengan dua kategori utama: infrastruktur dan pendidikan,” ujar Dandung, Rabu (5/11/2025).
Langkah ini memperkuat posisi Malang sebagai kota yang bukan hanya kaya budaya dan sejarah, tetapi juga siap tumbuh sebagai poros ekonomi, pendidikan, dan teknologi di kawasan Jawa Timur bagian selatan.
Meski telah masuk daftar kota prioritas nasional, Pemkot Malang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun arah kebijakan sudah mulai disusun untuk memperkuat dua pilar utama pembangunan, yakni infrastruktur perkotaan yang tangguh dan fasilitas pendidikan yang modern.
“Kita masih menunggu aturan teknisnya. Namun, arah pengembangan akan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan fasilitas pendidikan agar selaras dengan visi kota metropolitan,” jelas Dandung.
Salah satu rencana yang kini dikaji serius oleh DPUPRPKP Kota Malang adalah pembangunan underpass atau flyover di kawasan Blimbing, yang selama ini menjadi titik kemacetan kronis. Infrastruktur ini dinilai penting untuk memperlancar konektivitas antarwilayah sekaligus menunjang mobilitas menuju Bandara Abdulrachman Saleh.
“Proyek itu bisa direalisasikan lagi, tapi perlu FS terlebih dahulu. Hasilnya akan menentukan apakah lebih layak underpass atau flyover,” imbuh Dandung.
Ia menegaskan, simpang empat Blimbing menjadi perhatian utama karena merupakan jalur vital pintu masuk kota.
“Simpang empat itu pusat kemacetan. Apalagi dekat akses menuju bandara dan pintu masuk kota. Jadi memang harus dikaji lebih dalam,” tuturnya.
Penetapan Malang menuju kota metropolitan tidak lepas dari dinamika penduduknya. Meski secara administratif jumlah penduduk tetap masih di bawah satu juta jiwa, aktivitas harian masyarakat di Kota Malang mencapai 1,2 hingga 1,6 juta jiwa. Artinya, Malang telah memenuhi syarat aktivitas kependudukan sebuah kota metropolitan.
Baca Juga : Bangun Budaya Blitar Service Culture, Wali Kota Mas Ibin Bentuk ASN Bermental Service Excellence
“Kota metropolitan itu minimal populasinya satu juta jiwa. Nah, aktivitas harian di Kota Malang sudah melebihi angka tersebut,” ungkap Dandung.
Selain menjadi rumah bagi lebih dari 60 perguruan tinggi, Malang juga dikenal sebagai kota dengan indeks masyarakat digital tertinggi secara nasional tahun 2025, mencatat skor 62,67 poin. Pencapaian ini menunjukkan kesiapan Malang memasuki era digital dan inovasi.
Dandung berharap, program dan proyek strategis di bawah payung pembangunan metropolitan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar beban keuangan daerah tidak terlalu berat.
“Kalau bisa, proyek strategis seperti ini dibiayai APBN, karena kemampuan APBD kami masih terbatas,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat, sinergi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat, Pemkot Malang optimistis dapat mewujudkan visi Malang Kota Metropolitan Berkelanjutan, kota yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi, kenyamanan sosial, dan kelestarian lingkungan.
Kini, geliat pembangunan di Kota Malang semakin terasa. Jalan-jalan diperindah, ruang publik diperluas, dan sistem tata kota mulai dirancang dengan pendekatan berkelanjutan. Semua dilakukan untuk menciptakan ruang hidup yang lebih baik bagi seluruh warga.
