JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang bersama 110 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta jajaran mitra SPPG dan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menyampaikan, Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.
Baca Juga : Bupati Sanusi Serahkan SLHS untuk 35 SPPG di Kabupaten Malang
Menurut Sanusi, Program MBG ini diluncurkan untuk mendukung salah satu dari delapan misi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
"Dalam pelaksanaannya MBG bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak, kesehatan ibu hamil dan ibu menyusui, serta meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air," ungkap Sanusi dalam sambutannya, Jumat (7/11/2025).
Sebagai wujud komitmen pelaksanaan amanat dari Badan Gizi Nasional, Pemkab Malang juga sudah mengeluarkan Surat Keputusan terkait pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang.
"Hal ini merupakan upaya kita bersama dalam mendukung program pemerintah demi tercapainya Indonesia Emas melalui generasi yang sehat dan berkualitas," tutur Sanusi.
Lebih lanjut, Kabupaten Malang mendapatkan kuota 233 SPPG dengan target 698.855 penerima manfaat dari BGN. Jumlah ini tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Sanusi menyebut, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di Kabupaten Malang, hingga awal November 2025 sudah berdiri 110 SPPG.
"SPPG yang telah beroperasi saat ini sebanyak 87 SPPG sedangkan yang dalam persiapan untuk beroperasi sebanyak 23 SPPG. Selain itu, penerima manfaat MBG di Kabupaten Malang telah terealisasi sebanyak 251.510 penerima manfaat atau sebesar 35,99 persen dari target yang ditetapkan oleh BGN," jelas Sanusi.
Dari 87 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 35 SPPG sudah selesai mengurus berbagai persyaratan administratif untuk memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Sedangkan siswanya masih dalam proses pengurus dan penyiapan berkas administrasi untuk memperoleh SLHS.
"SLHS merupakan syarat bagi SPPG untuk diakui bahwa SPPG tersebut telah memenuhi standar kebersihan, sanitasi dan pengolahan makanan. Dengan adanya SLHS, pengawasan terhadap pengelolaan pangan menjadi lebih terstandar, sehingga keamanan makanan dapat dijamin sejak dari proses persiapan hingga penyajian," beber Sanusi.
"Kepemilikan SLHS bagi SPPG juga salah satu upaya untuk mencegah kasus kesalahan makanan yang dikonsumsi saya tidak menyebut keracunan karena belum keluar hasil laboratoriumnya yang terjadi di wilayah kita beberapa waktu lalu," imbuh Sanusi.
Baca Juga : Perkuat Layanan Lapor Mbak Wali 112, Pemkot Kediri Lakukan Monitoring dan Evaluasi Program
Pihaknya pun mendorong kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat menyiapkan langkah-langkah ansitipatif dalam menangani adanya potensi masalah, terutama pada kasus keracunan penerima manfaat Program MBG dan memastikan pemenuhan kebutuhan SPPG dapat memberdayakan pelaku usaha lokal Kabupaten Malang.
"Sehingga tujuan Program MBG dapat terwujud, yaitu melahirkan generasi yang cerdas, berdaya saing, serta mampu menjadi penggerak perekonomian daerah di masa depan," kata Sanusi.
Sementara itu, pihaknya juga mengajak seluruh pihak untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis BGN. Mulai dari bangunan SPPG yang sesuai degan ketentuan, kepemilikan SLHS, sertifikat halal, sertifikat chef, serta Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Mari kita jaga komitmen ini bersama-sama agar tujuan pemerintah untuk mencetak generasi emas dapat terwujud. Semoga kerja keras dan dedikasi kita semua dapat berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang," pungkas Sanusi.
