JATIMTIMES - Puluhan kader Partai Golkar mengambil sikap tegas dengan menyegel kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Minggu (14/12/2025). Tindakan tersebut merupakan bentuk protes atas penyelenggaraan Musda XI Kota Malang yang dinilai sarat dengan rekayasa.
Penyegelan itu dilakukan usai para kader Golkar Kota Malang mengikuti Musda XI Golkar Kota Malang yang digelar di Kantor DPD Golkar Provinsi Jawa Timur, Minggu (14/12/2025) siang. Pelaksanaan Musda XI di Surabaya itu pun tak berjalan mulus.
Baca Juga : Pesantren Masuk Ruang Digital, Kemenag Kota Malang Dorong Komunikasi Publik Beretika
Bahkan, informasi yang didapat JatimTIMES, pelaksanaan sempat diwarnai kericuhan. Hingga akhirnya para kader yang mengikuti jalannya Musda memilih untuk walk out.
"Tadi di provinsi, kami walkout. Jadi semua keputusan itu (sarat) settingan (rekayasa), itu pembodohan demokrasi. Sehingga kami kader, walk out," tutur Pengurus DPD Golkar Sekretaris Bidang Organisasi, Bambang Agus Rianto, Minggu (14/12/2025).
Tak hanya itu, secara tegas ia bersama para kader yang lain juga menyatakan menolak atas seluruh proses Musda XI Golkar Kota Malang. Baik dari persiapan, pelaksanaan hingga keputusan.
"Kami menolak hasil musda, Ini adalah masalah internal DPD Kota Malang, tapi itu ditumpangi, ada intervensi kekuasaan sehingga demokrasi berjalan tidak baik. Kami deklarasi tidak bisa menerima hasil musda di provinsi. Semua peserta walk out," terangnya.
Bukan tanpa alasan penolakan tersebut dilakukan. Menurut Bambang, proses pelaksanaan Musda XI Golkar Kota Malang berjalan melenceng dari AD-ART partai. Salah satunya yakni tidak adanya koordinasi bersama unsur partai. Baik pengurus, ormas maupun organisasi sayap.
"Proses tersebut dilakukan secara sepihak. Dari yang ada, contohnya mekanisme melalui pleno yang seharusnya dilakukan dari sayap, ormas dan semua yang punya suara tidak dilakukan dengan benar. Aturan juklak dan juknis yang azaznya pada AD-ART, semua dilanggar," terangnya.
Tak hanya itu, proses penjaringan Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang juga dinilai tak layak. Pasalnya, proses penjaringan hanya berlangsung selaka tiga jam. Yakni pada Sabtu (13/12/2025) pukul 12.00 hingga pukul 15.00 WIB.
"Proses pendafataran kan harus ada tahapan verifikasi, musyawarah dari seluruh anggota SC," tegasnya.
Baca Juga : Musda Dinilai Sarat Rekayasa, Protes Kader Golkar Kota Malang Berlanjut ke Provinsi Jatim
Pantauan di lokasi, saat ini Kantor DPD Golkar Kota Malang telah disegel. Penyegelan dilakukan dengan memasang kayu membentuk silang di pintu Kantor DPD Golkar Kota Malang. Selain itu, poster berisi kalimat bernada protes juga banyak dipasang di lokasi yang sama.
Sementara itu, Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kota Malang Agus Sukamto juga menyatakan hal senada. Menurutnya, banyak proses pelaksanaan Musda XI Golkar Kota Malang yang sangat terkesan settingan.
"Ini diawali settingan yang tidak sesuai aturan. Tidak elok pendaftaran yang hanya tiga jam. Padahal idealnya satu hari. Lalu soal dukungan, itu settingan, banyak PL (pengurus kelurahan) tidak diajak pleno oleh PK (pengurus kecamatan) nya," jelas Agus.
Padahal menurutnya, pelaksanaan Musda seharusnya menjadi salah satu wadah untuk mensolidkan jalannya organisasi. Ia pun juga sangat menyayangkan bahwa kader yang walk out justru terkesan semakin tidak dihargai.
"Prinsipnya, saya ingin merangkul semua kader saya. Kalau cerita soal musda dari persiapan sampai pelaksanaan, adalah kegiatan yang abnormal, mulai pendaftaran, pelaksanaan, pemaksaan kehendak dari provinsi. Jadi sangat tidak etis bahwa kader yang walkout tidak dihargai," pungkasnya.
