JATIMTIMES - Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan rapor merah dalam penanganan konflik agraria sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025 yang dirilis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jawa Timur tetap menjadi salah satu episentrum letusan konflik lahan yang melibatkan masyarakat dengan berbagai aktor, mulai dari korporasi hingga institusi negara.
Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Timur masih belum sepenuhnya ramah bagi petani kecil. Sektor perkebunan dan agribisnis tercatat sebagai penyumbang terbesar konflik, disusul oleh sengketa terkait fasilitas militer yang menunjukkan tren peningkatan signifikan di wilayah ini.
Baca Juga : Wujud Solidaritas, Pemkab Tulungagung Kirim 17 Ton Beras ke Aceh Tamiang
"Masalah besar pada ketimpangan penguasaan tanah yang masih sangat lebar antara rakyat dengan pemegang konsesi skala besar," ujar Dewi Kartika dalam keterangannya.
Catatan KPA, sepanjang tahun 2025 ada sebanyak 6 letusan konflik agraria di Jawa Timur. Yang mana melibatkan 4.181,18 hektare tanah dan menyebabkan sekitar 67.000 keluarga jadi korban.
Sedangkan secara nasional, tercatat ada 341 letusan konflik agraria tersebar di 33 dari 38 provinsi. Akumulasi konflik itu mencakup wilayah 428 desa dengan 123.612 keluarga jadi korban.
Kasus yang cukup menonjol di Jawa Timur, kata Dewi, adalah sengketa lahan di wilayah Jember. KPA mencatat adanya pemasangan patok secara sepihak oleh institusi militer di atas lahan pertanian produktif milik warga Desa Balung Kulon, Kabupaten Jember. Klaim sepihak ini menambah daftar panjang gesekan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan di lapangan sepanjang tahun 2025.
Dewi menegaskan bahwa situasi ini merupakan dampak dari kebijakan agraria yang tidak menyentuh akar masalah. Menurut dia, pemerintah saat ini justru melakukan akselerasi pembangunan tanpa melakukan koreksi mendasar terhadap struktur penguasaan tanah yang timpang.
"Presiden Prabowo harus kembali membuka bacaan utama reforma agraria, mengoreksi kebijakan yang sudah berjalan. Hal ini penting agar tidak terjebak melanjutkan kekeliruan pelaksanaan reforma agraria yang terjadi selama 10 tahun terakhir," tegas dia.
Baca Juga : Soroti Siswa Keroyok Guru, Puguh DPRD Jatim Dorong Penguatan Budi Pekerti
Lebih lanjut, Dewi menyoroti bahwa keterlibatan militer dalam program swasembada pangan justru memicu militerisasi di wilayah pedesaan. Di Jawa Timur, pola-pola klaim sepihak atas aset dan penertiban lahan sering mengabaikan aspek partisipatif dan hak-hak historis petani atas tanah mereka.
KPA juga mencatat bahwa praktik kriminalisasi terhadap petani di Jawa Timur masih terus menghantui. Pendekatan keamanan seringkali menjadi jalan pintas bagi perusahaan maupun institusi negara untuk mengamankan lahan, alih-alih mengedepankan dialog dan musyawarah yang inklusif.
Dewi berujar, dampak dari konflik ini tidak hanya pada hilangnya akses tanah, tetapi juga menciptakan krisis sosial dan ekonomi di pedesaan Jawa Timur. Petani yang seharusnya menjadi produsen pangan nasional, justru harus kehilangan ruang produksinya karena kalah bersaing dengan kepentingan korporasi besar.
"Pemerintah segera membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN) yang memiliki mandat kuat untuk menyelesaikan konflik struktural ini secara tuntas," imbuhnya.
