JATIMTIMES - PDI Perjuangan menggelar Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) se-Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (20/12) dan Minggu (21/12). Agenda utamanya adalah konsolidasi besar partai banteng moncong putih di Jawa Timur menjelang periode kepengurusan lima tahun ke depan.
Konsolidasi serentak tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang hadir bersama jajaran pengurus DPP, di antaranya Deddy Sitorus, Djarot Saiful Hidayat, Abdullah Azwar Anas, dan Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah.
Baca Juga : Unisba Blitar Teken Kerja Sama Strategis dengan Serunai Malaysia untuk Ekosistem Digital Halal
Hasto Kristyanto menegaskan bahwa Konferda dan Konfercab bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan sarana untuk meneguhkan sikap politik partai. “Sesuai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, Jawa Timur harus mampu menjadi soko guru atau tiang penyangga bangsa,” kata Hasto dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa PDI Perjuangan harus hadir menjawab berbagai persoalan aktual bangsa, mulai dari penguatan ideologi, isu lingkungan hidup, penegakan hukum, hingga kesejahteraan rakyat.
Selain itu juga yang menjadi isu hangat saat ini adalah wacana mengubah pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung menjadi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejumlah partai politik, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar mulai menghembuskan wacana ini.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan PDI Perjuangan. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP Deddy Sitorus yang ikut hadir di Surabaya menegaskan bahwa wacana tersebut belum menjadi kesepakatan umum dan masih sebatas lemparan isu di ruang publik.
“Saya kira itu belum menjadi kesepakatan umum. Kita tunggu saja perkembangannya,” ujar Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI ini.
Deddy menegaskan PDIP pada prinsipnya akan berupaya menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, sebagaimana semangat reformasi yang telah menjadi konsensus nasional.
“Yang tersisa dari rakyat itu cuma suaranya. Itu pun hanya sekali lima tahun. Kalau itu mau diambil juga, kan kebangetan,” tegasnya.
Menurut Deddy, hingga saat ini wacana perubahan sistem pilkada belum dibahas secara resmi baik di Badan Legislasi (Baleg) maupun di Komisi II DPR RI. Karena itu, PDIP belum dapat mengambil kesimpulan final dan masih melakukan kajian internal.
Baca Juga : Dosen Unikama Tegaskan Peran Ibu sebagai Poros Pendidikan Anak Usia Dini
“Belum dibahas di Baleg maupun di Komisi. Jadi ini masih sebatas isu, kita juga masih melakukan kajian di partai,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa suara di akar rumput masih menunjukkan keinginan kuat agar pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. “Di arus bawah, kita mendengar masyarakat masih ingin memilih langsung pemimpinnya,” cetus Deddy.
Terkait argumentasi bahwa pilkada langsung membutuhkan anggaran besar, Deddy menilai persoalan biaya tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan untuk memangkas hak demokrasi rakyat. “Yang penting jangan tergesa-gesa mengambil keputusan yang menyangkut hak politik rakyat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyatakan Konferda dan Konfercab merupakan agenda konsolidasi internal yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk menentukan kepengurusan baru, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Said optimistis soliditas PDI Perjuangan Jawa Timur akan tetap terjaga. Menurutnya, kader PDIP telah terbiasa ditempa dalam berbagai dinamika dan tantangan politik.
“Kita optimistis program PDI Perjuangan Jawa Timur mampu menjawab permasalahan masyarakat. Untuk kebutuhan eksternal, partai juga akan menyampaikan sikap politik sebagai respons atas situasi aktual dan strategis,” imbuhnya.
